Negara Yang Dibeli dan Diperbudak Korporasi

Dalam bukunya “Indonesia Betrayed: How Development Fails”, Elizabeth Fuller Collins (2008) seorang akademisi dari Ohio University yang meneliti Indonesia menuliskan:

“Saya mempelajari bagaimana pembangunan telah digunakan untuk membenarkan kebijakan-kebijakan yang mengizinkan para pemegang kekuasaan politik bersekutu dengan kepentingan-kepentingan korporasi untuk melipatgandakan kekuasaan dan kekayaan mereka, sekaligus mengusir rakyat dari tanah mereka sehingga mereka terpaksa pergi ke kota-kota tempat mereka sekarang berusaha bertahan hidup dengan apa saja yang dapat mereka lakukan.” ~(Collins, 2008: 186) [1]

Itulah yang memang terjadi di Indonesia.. menjadi budak kapitalisme neoliberal, secara sukarela.

Silahkan garisbawahi term “Sukarela” disini. Karena memang pada kenyataannya, negara memiliki perannya sendiri demi melancarkan kebijakan neoliberalisme melalui perjanjian yang disepakati antara Indonesia sebagai negara berkembang dengan negara imperialis dalam berbagai program WTO, sebut saja General Agreements on Trade in Services  (GATS) yang berakibat pada liberalisasi 12 sektor jasa di Indonesia termasuk sektor pendidikan dan kesehatan; atau beberapa perjanjian perdagangan seperti Trade Related Investment Measures (TRIMs) dan Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights (TRIPs). Berdasarkan TRIPs & TRIMs perusahaan multinasional saat ini tidak hanya dapat menjadi pemegang paten penemuan – penemuan baru (invention), tetapi juga dimungkinkan dapat memegang hak intelektual terhadap produk yang tidak dikategorikan sebagai invensi seperti benih atau varietas unggul tanaman yang sangat penting bagi negara berkembang yang mayoritas merupakan negara pertanian. [2]

Liberalisasi dan globalisasi ekonomi merupakan konsekuensi dari dinamika internal kapitalisme yang bersifat ekspansif, yang kemudian menjadikan negara tidak lebih sebagai kendaraan pasifnya para imperialis. Panich & Gindin (2012: 82) dalam bukunya “The Making of Global Capitalism” menjelaskan dengan gamblang bahwa neoliberalisme justru tidak akan pernah sukses tanpa adanya peran negara yang besar dan kuat dalam memfasilitasi dan meregulasi berbagai bentuk kebijakan demi bekerjanya sistem ini di suatu negara. [3]

Sifat kapitalisme yang ekspansif ini pada akhirnya menimbulkan pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat dan tidak sanggup untuk difasilitasi secara domestik, sehingga dibutuhkan wilayah baru. Perluasan ekspansi teritorial di sini berarti pembentukan wilayah-wilayah baru, pengusiran penduduk lokal dari tanahnya, penciptaan undang-undang yang memberikan kekuatan hukum bagi perampasan tanah dan sumber daya alam, eksploitasi budak, hingga penghancuran gerakan rakyat. Di sinilah peran negara terlihat jelas dalam melanggengkan semua hal tersebut di atas.

Kuatnya ekspansi kapitalisme dalam bentuk korporasi asing ditunjukkan dalam hasil penelitian Jed Greer dan Kenny Bruno (1998: 201): bahwa sejak tahun 1990-an korporasi-korporasi asing/korporasi multinasional telah meraih pengaruh atas berbagai urusan internasional hingga menguasai ekonomi dunia. Dengan adanya dominasi kekuatan korporasi-korporasi tersebut maka sistem hukum negara-negara jajahan, termasuk Indonesia, dibentuk dalam pengaruh neokapitalisme dan neoliberalisme. Bangsa-bangsa jajahan diatur oleh sistem hukum yang memberikan keleluasaan korporasi untuk melakukan ekspansi modal secara bebas. [4]

Print

Marcatan Humphreys dkk (2007: 247), menggambarkan kekuatan korporasi modern sebagai penyebab kutukan sumber daya alam. Kutukan sumberdaya alam ini punya sejarah yang cukup kelam. Perusahaan-perusahaan migas internasional kerap mendapatkan dukungan dari pemerintah negeri asal masing-masing. Secara rutin perusahaan-perusahaan itu menyuap para penguasa dan berkolusi, dengan tidak mengungkapkan secara terbuka angka pembayaran hasil bumi yang sebenarnya. Mereka juga biasa campur tangan dengan menempatkan orang yang tepat di tampuk kekuasaan, atau bahkan kadangkala menyokong pemberontakan bersenjata dengan harapan mendapatkan konsesi. [5]

Fenomena tersebut terjadi secara global dimana korporasi asing tumbuh kuat jika dibandingkan dengan negara.

Indonesia sudah masuk ke dalam jerat neoliberalisme dan sepertinya kesulitan keluar dari jeratan itu. Para pengurus negara sibuk melayani kepentingan korporasi-korporasi yang telah dikultuskan dalam teori-teori ekonomi yang diajarkan di kampus-kampus bahwa mereka adalah para dewa kemakmuran masyarakat.

Kita juga gemar meniru-niru gaya pembangunan Singapura dengan proyek-proyek raksasanya. Tapi apakah rakyat dan kondisi objektif Indonesia memang membutuhkan itu? Apakah kebanggaan negara ini ada pada banyaknya waduk, rel kereta api, panjangnya jalan tol, besarnya pelabuhan? Semua proyek raksasa ini untuk kebutuhan siapa? Kebutuhan rakyat ataukah kebutuhan neo-VOC demi mempermudah pergerakan kapital mereka? Kalau 99 persen rakyat hanya berbagi sekitar 26 persen lahan di negara ini, apakah rakyat diuntungkan oleh proyek-proyek besar itu? [6]

Pembangunan sejatinya tidak hanya menerapkan pendekatan material-ekonomi dimana dari sisi materi, keberhasilan pembangunan diukur dengan pembangunan fisik seperti gedung megah, mal, jalan tol, panjangnya jalan dan fasilitas fisik lainnya atau dari aspek ekonomi keberhasilan pembangunan diukur dengan nilai ekonomi yang dihasilkan sepeti peningkatan APBN, APBD, dan pendapatan lainnya. Namun pembangunan juga harus memperhatikan aspek sosial dan budaya masyarakat. Bila kita melihat dari perspektif kajian budaya atau cultural studies pembangunan dengan pendekatan material-ekonomi telah mereduksi hakekat manusia seutuhnya. Dalam pendekatan material-ekonomi aspek manusia secara sengaja diabaikan demi mengejar kekuasaan dan uang. Politik, kekuasaan, dan kekuatan ekonomi menjadi panglima pembangunan sehinga pembangunan tidak menunjukkan adanya spirit untuk mengangkat martabat manusia.

Para founding fathers Indonesia mendirikan negara ini dengan menetapkan ideologi perjuangan melawan kapitalisme dan imperialisme. Ratusan ribu dan bahkan jutaan nyawa melayang dalam perjuangan menentang kapitalisme dan imperialisme. Tapi pengorbanan itu sia-sia. Para pengurus negara sejak zaman Orba hingga kini menjadi budak korporasi asing. Jika perlu seluruh lautan di negara ini ditimbun untuk kemakmuran para tuan tanah, sebagaimana pengurus negara telah mengemis-ngemis kepada dewa kemakmuran yang bernama investor asing itu agar mengelola (alih-alih menguasai) tanah dan lautan negara ini.

Hari ini keadilan sosial hanya dongeng belaka. Indonesia masih dijajah, dengan aparatur negara yang mengabdi pada korporasi layaknya raja-raja yang mengabdi pada VOC dulu.

Sheila R.J

Referensi

[1] Collins, Elizabeth Fuller. (2008). Indonesia Betrayed: How Development Fails. University of Hawaii Press.

[2] Vandana Shiva. (2002). “From Commons to Corporate Patents on Life” dalam Alternatives Task Force of the International Forum on Globalization, Alternatives to Economic Globalization: A Better World Is Possible, edited by John Cavanagh. USA: Berret – Koehler Publisher.

[3] Panich Leo & Sam Gindin. (2012). The Making of Global Capitalism. London: Veso Publisher

[4] Greer Jed & Kenny Bruno. (1998). Greenwash: The Reality Behind Corporate Environmentalism. IBON Foundation Incorporated, Third World Network

[5] Macartan Humphreys, Jeffrey Sachs, Joseph E. Stiglitz. (2007). Escaping The Resource Curse. Columbia University Press

[6] Bachriadi, Dianto & Gunawan Wiradi. (2011). 6 Dekade Ketimpangan: Masalah Penguasaan Tanah di Indonesia. Agrarian Resource Center (ARC)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s