Perlawanan Itu Akan Terus Ada Selama Tanah Rakyat Masih Dirampas

lecehkan-hukum

Rakyat Indonesia kembali menyaksikan betapa buruknya pemerintahan Indonesia. Belum lama, pemerintah kembali mempertontonkan langkah anti rakyatnya kembali. Kali ini gilaran rakyat di Jakarta yang menjadi korbannya. Keputusan PTUN Jakarta yang menyatakan bahwa proyek reklamasi Teluk Jakarta melanggar hukum pun dikangkangi dan diinjak-injak oleh pemerintah melalu Menkomaritim, Luhut Binsar Panjaitan. Menkomaritim menyatakan untuk terus melanjutkan proyek reklamasi teluk Jakarta tanpa mempertimbangkan proses hukum dan terlebih penolakan dari rakyat.

Proyek reklamasi yang diperkirakan akan menelan biaya 400 trilyun rupiah ini, selain menyingkirkan kelompok nelayan dan mengganggu ekosistem pantai dan laut, proyek ini juga ditujukan sebagai sarana pendukung investasi dengan menyediakan pusat industri jasa dan lahan baru untuk berkembangnya bisnis. Tidak percaya? Coba saja tengok sejarah beberapa kasus reklamasi di Jakarta. Reklamasi pantai Pluit sepanjang 400 meter di awal tahun 80-an kemudian berubah menjadi pemukiman mewah bernama Pantai Mutiara. Atau sisi utara Ancol direklamasi pada tahun 1981 untuk menjadi pusat rekreasi yang sekarang kita kenal dengan Taman Ancol. Tahun 1991, kawasan hutan bakau Kapuk direklamasi dan akhirnya menjadi perumahan mewah Pantai Indah Kapuk. Tahun 1995 dilakukan kembali reklamasi untuk dijadikan zona industri yang disebut Kawasan Berikat Marunda. [1] 

Tidak hanya di Jakarta, proyek reklamasi pun terjadi di teluk Manado dan bergeser ke selatan dengan menimbun pantai Losari di Makassar dan kini targetnya adalah teluk Benoa di Bali. Jadi jelas, bahwa proyek reklamasi ini bukan diperuntukan bagi kepentingan dan kebutuhan rakyat. Namun, bertujuan untuk menampung serta memfasilitasi borjuasi besar internasional mapun dalam negeri untuk menjalankan bisnisnya.

Melalui kebijakan dari Menkomaritim, telihat bahwa watak asli dari pemerintahan Jokowi-JK adalah boneka dari imperialisme yang selalu  senantiasa menjalankan kebijakan neoliberalisme di Indonesia. Kenapa kemudian saya menyalahkan imperialisme beserta sistem neoliberalisme-nya? Ya karena memang yang terlihat dalam realitas memang demikian. Imperialisme terus melakukan ekspansi dan monopoli seluruh pelosok dunia, menyatukannya dengan istilah globalisasi. Globalisasi yang terjadi sekarang ini, mengacu pada penjelasan David Harvey (1990), perlu dibedakan atas 2 (dua) pengertian: Pertama, globalisasi sebagai proses saling berhubungannya berbagai bagian dunia yang utamanya ditandai oleh “semakin menyempitnya ruang dan waktu” (time-space compressions) akibat perkembangan kekuatan produktif (modal, teknologi, komunikasi, dll); Kedua, neoliberalisme sebagai suatu proyek ideologi dan politik yang menomorsatukan prinsip-prinsip kebebasan, kepemilikan pribadi yang mutlak, pasar bebas, dan akumulasi modal skala dunia. [2] Dari sini dapat dikatakan, bahwa globalisasi yang saat ini digadang-gadang merupakan suatu era baru, sejatinya adalah globalisasi milik/ala imperialis. Artinya, seluruh dunia terkoneksi, terhubung, dan dimonopoli oleh skema milik imperialis.

Masih menurut David Harvey (2005), karakteristik utama neoliberalisme adalah konsolidasi kekuasaan kelas, di antaranya melalui apa yang disebutnya accumulation by dispossession (akumulasi melalui pengambilan barang kepemilikan). Konsep akumulasi David Harvey sejalan dengan konsep Karl Marx mengenai akumulasi primitif (primitive accumulation) yang menyatakan bahwa proses perampasan tanah dan penciptaan tenaga kerja bebas menjadi sisi lain dari ekonomi kapitalisme-imperialisme berjubah neoliberalisme. [3]

Secara umum perampasan tanah merupakan skema wajib bagi kelas penindas untuk mewujudkan dominasi dan upaya monopolinya. Sejak awal revolusi industri di Inggris misalnya, program pertama dari klas borjuasi di sana adalah enclosure atau pemagaran dan perampasan tanah-tanah untuk dikuasai secara pribadi dan dibangun industri-industri kecil dan sederhana kala itu. Hasilnya jelas, kaum tani terusir dan tidak memiliki tanah sehingga dimobilisasi paksa untuk menjadi buruh-buruh murah.

eva-bande-3

Bagaimana di Indonesia? Indonesia adalah negeri setengah jajahan setengah feodal. Negeri yang didominasi oleh dua sistem yang eksis secara bersamaan, yaitu imperialisme dan feodalisme. Lalu apa dampaknya? Dampak nyatanya adalah dominasi dan monopoli atas seluruh aspek kehidupan rakyat diperuntukan bagi kepentingan imperialisme. Sebagai negeri setengah jajahan setengah feodal, Indonesia diorientasikan untuk: Pertama, sebagai negeri yang menyediakan sumber-sumber daya alam berlimpah dan murah untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri milik imperialis. Kedua, Indonesia harus mampu menyediakan tenaga kerja yang berlimpah dan siap dibayar dengan upah yang rendah sebagai tenaga kerja di perusahaan milik imperialis. Ketiga, Indonesia merupakan sasaran pasar potensial bagi seluruh komoditas hasil produksi perusahaan imperialis. Keempat, Indonesia menjadi negeri tempat imperialis untuk melakukan ekspor kapital melalui skema kerjasama seperti investasi dan utang luar negeri.

Lantas, bagaimana dengan sektor agraria dan maraknya perampasan tanah? Dari orientasi dan karakter Indonesia tersebut di atas, dapat dilihat bahwa sektor agraria merupakan jantung utama bagi imperialis untuk menancapkan penindasannya. Oleh karenanya, karakter feodal (penguasaan/monopoli tanah) yang dilakukan oleh tuan tanah serta pola penghisapannya terus dipertahankan.

Nyatanya, imperialisme melalui skema neolibearlisme tidak menolong rakyat namun malah menyebabkan kehilangan tanah dan kekayaan alam yang menjadi sumber hidupnya. Tanah yang secara jelas menjadi bagian dari alam , sesungguhnya bukan komoditi atau barang dagangan, dan tidak dapat sepenuhnya diperlakukan sebagai komoditi. Polanyi (1944) menyebutnya sebagai fictious commodity. Menurutnya, memperlakukan tanah sebagai barang dagangan dengan memisahkannya dari ikatan hubungan-hubungan sosial yang melekat padanya, niscaya akan menghasilkan guncangan-guncangan yang menghancurkan keberlanjutan hidup masyarakat, dan kemudian akan ada gerakan tandingan untuk melindungi masyarakat dari kerusakan yang lebih parah. Tanah merupakan syarat utama hidup bagi masyarakat. Menyertakan tanah dalam mekanisme pasar begitu saja seperti halnya tenaga kerja, akan merendahkan hakikat masyarakat, dan dengan demikian akan memicu gejolak perlawanan. [4]

Tidak heran mengapa cerita sejarah penindasan atas golongan-golongan rakyat pedesaan di negara-negara Asia, Afrika dan Amerika Latin bukanlah cerita baru.Perampasan-perampasan tanah secara paksa akan melahirkan perlawanan-perlawanan rakyat yang meluas. [5] Dalam konteks di Indonesia, beberapa kasus terakhir menunjukkan bagaimana rakyat tak lagi gentar bergandeng tangan dan bersuara mempertahankan haknya dan menyatakan perlawanan, meskipun di bawah todongan moncong senapan aparat keamanan.

Locals Protest Land Grabs in PNG

Lantas apa pemerintahan Jokowi-JK tak menyadari aksi-aksi perlawanan yang tengah terjadi ini? Bukan tidak menyadari tetapi sengaja berpaling dan berpihak bukan kepada rakyat. Salah satu contoh nyata nya ya Bapak Menkomaritim yang terhormat ini. Saya teringat bagaimana dulu saat masih menjabat sebagai Menkopolhukam, beliau menyiapkan skenario ‘siap melibas’. Luhut mengatakan jika peringatan pertama dan kedua tidak diindahkan oleh para tukang gaduh itu, maka ia tidak akan segan-segan melibas mereka seperti ketika ia melibas rakyat Papua.[6] 

Tampaknya Bapak Menkomaritim memang alergi dengan kegaduhan dan perlawanan. Indikasi alerginya jelas terlihat bukan hanya di Papua tapi juga setelah berdialog dengan BEM UI yang pada hari Selasa 13 September 2016 lalu mengadakan aksi damai tolak reklamasi. Saking alerginya dengan perlawanan nan gaduh, beliau memaksa BEM UI untuk menghapus video rekaman saat dialog berlangsung. [7]

Sikap reaksioner tersebut merupakan karater dari pemerintahan boneka. Demi memastikan berjalannya kepentingan milik imperialisme, mereka tidak segan menggilas rakyat. Hal ini semakin membuktikan bahwa esensi dari rezim boneka seperti halnya rezim Jokowi-JK adalah fasis. Namun skenario ‘siap melibas’ ini tidak akan membuat kita, mahasiswa, bersama rakyat, gentar untuk melakukan perlawanan, bukan? Karena pemerintah yang mengutamakan upaya keamanan untuk meredam kegaduhan daripada menjamin hidup dan kesejahteraan warganya adalah pemerintah yang lalim.

Penindasan yang kian masif justru akan terus melahirkan benih-benih perjuangan yang semakin membesar. Ingat tuan, rakyat tidak pernah takut, rakyat tidak mengenal gentar, rakyat selalu siap berjuang. Ingat tuan, yang kalian hadapi adalah rakyat, yang gelombang amarah dan perjuangannya bahkan mengalahkan gelombang tsunami dan daya hancurnya mengalahkan letusan gunung berapi. Ingat itu tuan !!!

Panjang Umur Perlawanan!

Hidup Rakyat!

Hidup Mahasiswa!

Sheila R.J

REFERENSI

[1]Dilema Reklamasi Pantai Jakarta

[2]Harvey, David. (1990). The Condition of Postmodernity: An Inqiury into the Origins of Cultural Change. Oxford: Oxford University Press.

[3]Harvey, David. (2005). A Brief History of Neoliberalism. Oxford: Oxford University Press.

 [4]Borras, Saturnino M., Marc Edelman, & Cristóbal Kay (Eds.). (2008). Transnational Agrarian Movements Confronting Globalization. Wiley-Blackwell

[5]SM Borras Jr, JC Franco, S Gómez, C Kay, M Spoor. “Land Grabbing In Latin America And The Caribbean Viewed From Broader International Perspectives” dalam Journal of Peasant Studies 39, 2012 (3-4), 845-872

[6] Pesan Luhut: Ada yang Buat Gaduh, Saya Libas Kayak di Papua!

[7] Luhut Paksa BEM UI Hapus Dokumentasi Rekaman Video Dialog

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s