Marxisme dan Hak Asasi Manusia

Tiga Generasi Hak Asasi Manusia

Pemikiran tentang HAM terus berkembang mengikuti konteks sosial dunia yang terus berubah. Perkembangan ini secara umum dapat diklasifikasikan ke dalam kategorisasi hak yang terkenal sebagai tiga generasi hak. Kategorisasi generasi ini seperti mengikuti slogan Revolusi Perancis yang terkenal, yaitu: kebebasan, persamaan, dan persaudaraan. Semangat generasi hak pertama, kebebasan, tercemin dalam hak-hak sipil dan politik (sipol). Adapun spirit generasi hak kedua, persamaan, tercemin di dalam hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Sementara roh generasi hak ketiga, persaudaraan, layaknya tampak pada hak-hak solidaritas dan kelompok. Bagian berikut menguraikan watak dan perbedaan ketiga generasi hak tersebut.

Generasi Hak Pertama

Hak-hak sipil dan politik (Sipol) disebut sebagai generasi hak pertama. Hak-hak dalam generasi ini di antaranya hak hidup, keutuhan jasmani, hak kebebasan bergerak, hak suaka dari penindasan, perlindungan terhadap hak milik, kebebasan berpikir, beragama dan berkeyakinan, kebebasan untuk berkumpul dan menyatakan pikiran, hak bebas dari penahanan dan penangkapan sewenang-wenang, hak bebas dari penyiksaan, hak bebas dari hukum yang berlaku surut, dan hak mendapatkan proses peradilan yang adil. Rumpun hak ini disebut juga hak negatif yang mensyaratkan tiadanya campur tangan negara di dalam perwujudan hak. Negara justru lebih rentan melakukan pelanggaran HAM jika bertindak aktif terkait hak-hak ini (Asplund 2008, Brown 2002).

Hak-hak Sipol berangkat dari pengalaman traumatik negara Barat atas terampasnya hak dan kebebasan pada masa kegelapan abad pertengahan dan tiga perang dunia abad 20. Namun demikian, konteks Dunia Ketiga yang merupakan negara-negara korban kolonialisme juga sangat mewarnai perumusan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (KIHSP). Hak untuk menentukan nasib sendiri, misalnya, menjadi isu kontroversial pasca-DUHAM. Negara-negara Asia, Afrika, dan Arab gigih memperjuangkan isu ini dalam Konferensi Asia Afrika di Bandung pada 1955. Mereka berpandangan bahwa hak untuk menentukan nasib sendiri merupakan prakondisi fundamental bagi semua pemenuhan HAM dan kolonialisme dianggap sebagai bentuk pelanggaran HAM (Burke 2010: 36).

Generasi Hak Kedua

Hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya (Ekosob) disebut sebagai generasi hak kedua. Hak-hak Ekosob merupakan kontribusi dari negara- negara sosialis (dengan asas Marxisme) yang menomorsatukan pemenuhan kesejahteraan warganya (Ishay 2007).

Hak-hak yang termasuk dalam rumpun hak ini antara lain, hak atas pekerjaan dan upah yang layak, hak atas jaminan sosial, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas pangan, hak atas perumahan, hak atas tanah, dan hak atas lingkungan yang sehat. Hak ini disebut pula sebagai hak positif yang mensyaratkan peran aktif negara dalam pemenuhannya. Oleh karena itulah, hak-hak generasi kedua ini dirumuskan dalam bahasa yang positif: “hak atas” (“right to”), bukan dalam bahasa negatif: “bebas dari” (“freedom from”). Pada dasarnya, generasi hak kedua ini merupakan tuntutan akan persamaan sosial (Asplund 2008, Brown 2002).

Beberapa prinsip utama kewajiban negara dalam pemenuhan hak- hak ini, antara lain realisasi progresif, sumber daya maksimal yang mungkin, nonretrogresi, kewajiban pokok minimal, nondiskriminasi, setara, partisipasi, akuntabilitas, pemulihan yang efektif, serta perhatian pada kelompok rentan (Diokno 2004).

Pada generasi hak ini, budaya merupakan objek hak yang bisa diklaim. Setiap individu berhak memiliki dan menikmati budaya. Hak budaya ini dilegitimasi pula di dalam beberapa instrumen internasional, di antaranya Pasal 2.1 UN Declaration on the Rights of Persons Belonging to Ethnic or National, Linguistic and Religious Minorities dan Pasal 27 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, dan Konvensi ILO No. 169.

Generasi Hak Ketiga

Rumpun hak generasi ketiga disebut hak-hak solidaritas. Rumpun hak ini merupakan tuntutan negara-negara berkembang atau Dunia Ketiga atas tatanan internasional yang lebih adil. Hak-hak yang termasuk rumpun ini, antara lain hak atas pembangunan, hak atas perdamaian, hak atas sumber daya alam sendiri, hak atas lingkungan hidup yang baik, dan hak atas warisan budaya sendiri. Hak- hak kelompok, seperti imigran, masyarakat hukum adat (indigeneous people), dan kelompok minoritas harus dilindungi oleh negara. Hak kelompok ini melahirkan teorisasi ulang atas HAM yang menempatkan hak kelompok sebagai HAM dalam generasi ketiga hak. Klaim budaya, tradisi, bahasa, agama, etnisitas, lokalitas, suku bangsa, atau ras menjadi elemen yang karib dalam proses pemikiran HAM kontemporer (Cowan 2001: 8—11).

Kontribusi Perspektif Marxisme dalam Rumusan Hak Asis Manusia

Marxisme secara substansi adalah teori emansipasi manusia, yang koheren nilai dengan HAM. Manusia selalu menjadi inti, titik awal dan akhir Marxisme. Seorang Marxis harus percaya pada HAM, karena sebuah teori untuk emansipasi manusia tidak dapat meremehkan atau mengabaikan martabat dan hak manusia. Kaum Marxis berjuang untuk HAM dari negara borjuis, dan memiliki melindungi HAM di sosialisme mereka didirikan. (Wei Zhou 1998: 215). 

Di dalam suatu masyarakat, cenderung memiliki motivasi lebih terhadap hak individu, sementara menurut Marx, masyarakat akan selalu berhadapan dengan individu lainnya sehingga mereka akan egois, sifat yang mesti dihindari karena akan menimbulkan konflik. Ajaran Marxisme yang menjanjikan penghapusan kelas dan perjuangan kelas bermaksud menghilangkan akar konflik sosial. (Wei Zhou 1998: 217).

kapitalismus

Marxisme sejatinya tentang perjuangan kelas, perlawanan terhadap penindasan. Karl Marx dan Friedrich Engels mengembangkan Marxisme agar setiap manusia tertindas sadar dan memperjuangkan hak-haknya. Marx dan Engels percaya pada akhir dari kepemilikan pribadi, eksploitasi, kelas sosial dan negara seperti yang kita tahu saat ini adalah hadirnya kesetaraan bagi semua orang. Hal ini sesuai dengan generasi HAM kedua yang telah diuraikan sebelumnya. Kesetaraan yang sesungguhnya yang bukan berarti memperlakukan semua orang sama, tapi menghadirkan kesetaraan kepada kebutuhan yang berbeda untuk setiap orang. Ini adalah jenis masyarakat yang Marx bayangkan kedepannya. Kebutuhan manusia tidak semua sepadan dengan satu sama lain. Anda tidak bisa mengukur mereka semua dengan ukuran yang sama. Semua orang bagi Marx memiliki hak yang setara untuk realisasi diri, dan untuk berpartisipasi aktif dalam membentuk kehidupan sosial. (Eagleton 2011: 104).

Marxisme dan Tesis Hak Kepemilikan Diri

G.A Cohen dikutip oleh Martin Suryajaya, menjelaskan bahwa tesis kepemilikan diri (self-ownership) berakar dari libertarianisme. Tesis ini menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak penuh dan eksklusif atas dirinya sendiri. (Perlu diingat: tesis ini adalah juga pengandaian utama dari kaum libertarian-kiri alias anarkis. Tesis inilah yang berperan dalam argumen kaum anarkis melawan model sosialisme Soviet). Oleh karena semua orang mempunyai hak mutlak atas dirinya, maka negara tidak memiliki hak untuk memberlakukan kebijakan redistribusi kekayaan, entah melalui pajak progresif maupun kebijakan ekonomi lain yang menguntungkan orang miskin sambil mengorbankan orang kaya. Menurut perspektif libertarianisme, kepemilikan diri merupakan fondasi dasar dari semua tatanan sosial-politik-ekonomi legal yang emansipatoris. Tanpa penerimaan atas kepemilikan diri, kita akan membenarkan perbudakan dan tata politik non-emansipatoris yang serupa. Dan karena tata masyarakat berkelas merupakan konsekuensi yang pasti muncul dari penerimaan atas tesis kepemilikan diri, maka tata masyarakat berkelas merupakan satu-satunya tatanan masyarakat yang emansipatoris. (Suryajaya 2012: 205)

Kita sudah mengetahui tesis fundamental libertarianisme. Pertanyaan selanjutnya adalah mengenai hal serupa: apakah tesis paling fundamental dari Marxisme? Tesis ini dapat kita rekonstruksi dari masalah dasar yang ingin dipecahkan oleh Marxisme, yaitu masalah eksploitasi kelas pekerja dalam kapitalisme. Penindasan terjadi ketika terwujud penarikan nilai-lebih dari kelas pekerja oleh kelas kapitalis. Artinya, pertama-tama, ada selisih antara nilai kerja dan nilai produk kerja. Kemudian selisih nilai ini, yang merupakan hasil pencurahan kerja kelas pekerja, diambil oleh kelas kapitalis. Inilah yang secara umum dimengerti oleh kaum Marxis sebagai eksploitasi. (Suryajaya 2012: 212)

Dalam karyanya, Self-Ownership, Freedom and Equality, G.A. Cohen menunjukkan bahwa kita, sebagai Marxis, perlu berpikir dua kali tepat pada titik ini. Cohen memperlihatkan bahwa argumen eksploitasi kaum Marxis sebenarnya mengandaikan pengakuan atas tesis kepimilikan-diri. Kelas pekerja dihisap atau dieksploitasi persis karena nilai-lebih yang mereka hasilkan, yang karena nya merupakan hak mereka, ternyata dicuri oleh kelas kapitalis. Mengapa argumen pengambilan nilai-lebih ini masuk akal? Persis karena diasumsikan terlebih dulu bahwa setiap orang berhak atas hasil kerjanya, yang pada gilirannya mengandaikan bahwa setiap orang berhak atas dirinya sendiri. Di sinilah setiap Marxis, seperti diakui Cohen sendiri, akan merasa kikuk persis karena sekonyong-konyong mendapati dirinya tinggal seatap dengan kaum libertarian. (Suryajaya 2012: 214)

Labor theory

Ketika tesis kepemilikan diri dan teori kepemilikan kerja bertemu dengan teori nilai kerja (labour theory of value), maka hasilnya adalah teori eksploitasi Marxian. Teori nilai kerja menyatakan bahwa kerja merupakan sumber, sarana pengukur, sekaligus penentu nilai komoditas. Dari sini disimpulkan, antara lain oleh para Ricardian sosialis, bahwa kelas pekerja merupakan produsen sesungguhnya dari nilai komoditas. Ketika kesimpulan ini dikawinkan dengan labour theory of property, hasilnya adalah kesimpulan baru: kelas pekerja adalah pemilik sesungguhnya dari komoditas yang merupakan hasil kerjanya. Dalam rumusan teori eksploitasi Marxian, rumusan di awal sekarang berbunyi: kelas pekerja dihisap oleh kelas kapitalis karena hasil pencurahan tenaga kerjanya yang lebih besar dari nilai kerjanya diambil oleh kelas kapitalis. Dan ketika teori eksploitasi Marxian ini dimengerti sebagai arahan praktis, yaitu sebagai teori emansipasi Marxian, maka tesis kepemilikan diri yang menjadi asumsi dasarnya menyembul ke permukaan: kelas pekerja mesti mengambil alih sarana produksi dan menghentikan penghisapan nilai lebih karena mereka berhak atas hasil kerjanya yang merupakan aktualisasi dari daya kerja yang dimiliki oleh masing-masing pekerja. (Suryajaya 2012: 216)

marxmyths1

Setiap orang memiliki hak penuh dan eksklusif atas dirinya sendiri karena diandaikan adanya yang disebut ‘diri sendiri’ alias individu. Padahal individu, dalam kacamata Marxian, adalah produk sejarah perkembangan masyarakat. Orang butuh waktu dan konteks sosial untuk bisa bilang ‘aku.’ Dengan mengandaikan begitu saja keberadaan ‘aku’ berarti perdebatan ini mengandaikan begitu saja bentuk pertama dari kepemilikan-privat, yakni kepemilikan atas diri sendiri. Akan tetapi siapa bilang bahwa dirimu adalah milikmu, bahwa kedaulatanmu adalah milikmu? Orang baru bisa bilang demikian ketika kedaulatan—keseluruhan daya mental yang melandasi tindakan—telah diprivatisasi. (Suryajaya 2012: 217)

Inilah pokok perkara yang sebenarnya (setidaknya menurut saya): ‘aku’ tidak lain adalah produk struktur kepemilikan tertentu dan struktur tertentu itu sendiri adalah produk sistem pembagian kerja sosial. Oleh karena itu, ‘aku’ adalah produk sistem pembagian kerja sosial. Segala keunikan dan bakat yang dimiliki setiap ‘aku’ adalah produk evolusi pembagian kerja sosial, yang pada gilirannya merupakan produk evolusi material. Daya kausal yang dimiliki oleh setiap diri dimungkinkan adanya oleh daya kausal masyarakat terdahulu, yang pada gilirannya dimungkinkan oleh daya kausal fisik secara keseluruhan. Dalam arti ini, kerangka umum eksploitasi sosial dapat dijelaskan sebagai sesuatu yang terjadi ketika kolektivitas disubordinasikan pada sekumpulan ‘aku’. Inilah yang terjadi dalam perbudakan, fasisme, dan kapitalisme.

Sheila R.J

Protected by Copyscape Protected by Copyscape Protected by Copyscape Protected by Copyscape Protected by Copyscape

Referensi
Ane Brown. (2002). Human Rights And The Borders Of Suffering. Manchester: Manchester University Press

Jane K. Cowan. (Eds). (2001). Culture and Rights. Cambridge: Cambridge University Press Dine

Knut D. Asplund. (2008). Hukum Hak Asasi Manusia 2008. Yogjakarta: Pusham UII dan University of Oslo

Maria Socorro I Diokno. (2004). Human Rights Centered Development. Quezon City: The University of the Philippines Press

Martin Suryajaya. (2012). Materialisme Dialektis: Kajian tentang Marxisme dan Filsafat Kontemporer. Yogyakarta: Resist Book

Roland Burke. (2010). Decolonization and the Evolution of International Human RightsPhiladelpia: University of Pennsylvania Press

Terry Eagleton. (2011). Why Marx Was Right. Connecticut: Yale University Press

Wei Zhou. (1998). Marxism And Human Rights : Theroritical Perspective. Creative Commons Attribution 3.0 Hong Kong License: Hong Kong University.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s